Ontologi ,Epistemologi , Aksiologi Ilmu Politik
A. Ontologi Ilmu Politik
Secara
sederhana, ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek
apa yang dikaji. Epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana “ontologi” itu
dipelajari, dibangun. Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat
diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas
ilmu, apapun bentuknya.
Aspek
ontologi ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa. Aspek ontologi ilmu
sosial (sosiologi) adalah kekerabatan antarmanusia, dan aspek ontologi ilmu
fisika adalah materi serta gas. Ontologi berarti obyek-obyek yang dipelajari
oleh suatu ilmu. Lalu, bagaimana dengan ilmu politik sendiri ?
Secara
ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam
Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik,
yaitu :
1.
Negara (state)
Organisasi
dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati
oleh rakyatnya.
2.
Kekuasaan (power)
Kemampuan
seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau
kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
3.
Pengambilan keputusan (decision-making)
Keputusan
(decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternative
pengambilan keputusan (decision-making) menunjuk pada proses yang
terjadi sampai keputusan itu dicapai.
4.
Kebijaksanaan umum (public policy)
Kumpulan
keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam
usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat
kebijakan memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.
5.
Pembagian (distribution)
Nilai
adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu
yang berharga. Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam
masyarakat. Pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan
konflik.
B. Epistemologi Ilmu Politik
Secara
sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalam membangun
suatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain
yang mempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Sebagai contoh, pada
abad pertengahan, pelajaran mengenai tata surya dipengaruhi suatu kesimpulan
umum bahwa matahari mengelilingi bumi. Artinya, pusat dari tata surya adalah
bumi, bukan matahari. Namun, pendapat ini berubah tatkala Nicolaus Copernicus
melontarkan pendapat bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi melainkan
sebaliknya. Dengan demikian, pelajaran mengenai sistem tata surya pun berubah.
Dalam ilmu
politik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep PENDEKATAN. Arti
dari pendekatan adalah dari sudut mana serta bagaimana seseorang melihat suatu
permasalahan. Dalam mendidik anak, orang tua biasanya mendekati lewat 3
pendekatan: Otoriter, Laissez Faire, dan Demokratis. Jika otoriter, orang tua
hanya mau dituruti pendapatnya oleh si anak, jika Laissez Faire cenderung
membebaskan/membiarkan, dan jika demokratis akan menjak dialog dua arah.
Pendekatan
dalam ilmu politik pun terbagi menjadi 3, yaitu :
1. Pendekatan
tradisional
2.
Pendekatan behavioral
3.
Pendekatan post-behavioral
Taksonomi
dari perbedaan atas masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut :
Tradisional
|
Behavioral
|
Postbehavioral
|
Mencampuradukkan fakta dengan
nilai; Spekulatif
|
Memisahkan fakta dengan nilai
|
Fakta dan nilai bergantung pada
tindakan serta relevansi antar keduanya
|
Preskriptif dan normatif
|
Nonpreskriptif, obyektif, dan
empiris
|
Bersifat kemanusiaan serta
berorietasi masalah; Normatif
|
Kualitatif
|
Kuantitatif
|
Kualitatif dan kuantitatif
|
Memperhatikan keteraturan atau
ketidakteraturan
|
Memperhatikan keseragaman dan
keteraturan
|
Memperhatikan keteraturan atau
ketidakteraturan
|
Etnosentris; Fokus utamanya pada
negara demokrasi Barat (AS dan Eropa)
|
Etnosentris; Fokus utama pada model
Anglo Amerika
|
Fokus pada Dunia Ketiga
|
Deskriptif, parokial, dan negara sentries
|
Abstrak, konservatif secara
ideologis, dan negara-sentris
|
Teoretis, radikal, dan
berorientasi perubahan
|
Fokus utama pada struktur politik
yang formal (konstitusi dan pemerintah)
|
Fokus utama pada struktur serta
fungsi kelompok-kelompok formal dan informal
|
Fokus pada kelompok kelas dan
konflik antarkelompok
|
Historis atau ahistoris
|
Ahistoris
|
Holistik
|
Ketiga
pendekatan dalam ilmu politik memang dikategorisasi berdasarkan periode.
Pendekatan tradisional muncul terlebih dahulu (sejak zaman Yunani Kuno) untuk
kemudian secara berturut-turut, disusul dua pendekatan setelahnya. Para pemikir
politik seperti Plato atau para ahli politik seperti Montesquieu, Jean Jacques
Rousseau atau John Stuart Mill mendekati permasalah politik dengan pendekatan
tradisional. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan Behavioral yang coba
memisahkan fakta dengan nilai dalam menganalisis permasalahan politik. Para
teoretisi seperti David Easton, David E. Apter atau Gabriel A. Almond adalah
contohnya.
Saat
pendekatan Behavioral dinilai tidak lagi “sensitif” di dalam menganalisa gejala
politik, pada tahun 1960-an muncul pendekatan Postbehavioral. Teoretisi seperti
Andre Gunder Frank, Cardoso, atau di Indonesia Arief Budiman (?) mencoba
menganalisis gejala politik secara lebih komprehensif dengan memperhatikan
karakteristik wilayah serta kepentingan apa yang sesungguhnya melandasi sebuah
tindakan politik. Ketiga pendekatan ilmu politik ini tidak terpisah
(terkotakkan) secara “zakelijk” (tepat/pasti) melainkan kadang tercampur satu
sama lain.
C. Aksiologi Ilmu Politik
Ilmu
kedokteran berorientasi pada peningkatan standar kesehatan masyarakat. Ilmu
ekonomi pada bagaimana seseorang dapat makmur secara material atau ilmu militer
pada penciptaan prajurit-prajurit yang dapat menjamin keamanan negara.
Ketiganya adalah aksiologi. Aksiologi adalah guna dari suatu ilmu atau, untuk
apa ilmu tersebut diperuntukkan nantinya.
Aksiologi
ilmu politik adalah untuk memberi “jalan atau cara” yang lebih baik dalam hal
negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Ilmu politik (menurut
Aristoteles) bertujuan untuk “membahagiakan hidup manusia” yang tinggal dalam
suatu wilayah yang sama. Secara khusus, bagi seorang mahasiswa Ilmu
Administrasi Negara, ilmu politik diharapkan akan memberi wawasan baru bahwa
dalam kerja keseharian, sebagai administratur negara ia berada dalam suatu
kawasan yang bernama negara. Ia terikat oleh aturan-aturan (legislasi) yang
dibuat pemerintah (DPR dan Eksekutif). Bagi seorang mahasiswa Ilmu Administrasi
Niaga, belajar politik diharapkan akan memberi wawasan bahwa kelompok-kelompok
ekonomi amat terpengaruh oleh sebuah keputusan politik, dan sebaliknya, suatu
kondisi ekonomi akan memberi pengaruh-pengaruh tertentu atas kehidupan politik.
Referensi
- Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).
- Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Fifth Edition, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1994).
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000). Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996).
- Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981).
- Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997).
- Footnote:
- [1] Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 2-3.
- [2] Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996), p.7.
- [3] Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997), h.29.
- [4] Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h.293.
- [5] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p..57
- [6] Didasarkan atas Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, op.cit., p.103.
- [7] Bidang-bidang ini merujuk pada Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, op.cit.. Seluruh bab.
- [8] Terapan keenam pendekatan ini mengacu kepada David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- [9] Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 187-8.
- [10] J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.158-184.
- [11] Mengacu pada Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Graedia, 2001).
- [12] Lee Cameron McDonald, Western Political Theory Part 2: From Machiavelli to Burke, (Pomona: Harcourt race Jovanovich, 1968), p.194-207. Bahasan yang cukup populer (berupa cerita gambar) dapat dilihat dalam Pax Benedanto, Politik Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli : Il Principe, (Jakarta: Gramedia, 1999). Seluruh buku.
- [13] Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, (Semarang: ISEA, 2002). Seluruh buku.
- [14] David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.245.
- [15] S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 94-102
- [16] David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.465-467. Lihat juga Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.358.
- [17] Robert A. Dahl. (ed.), Regimes and Oppositions., (Yale University Press, 1974). Bab pendahuluan.
- [18] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.358.
- [19] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.195-6.
- [20] Samuel P. Huntington. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. p.5.
- [21] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p..290-1
mudah dipahami sekali
ReplyDelete