Kebijakan fiskal dan moniter

Kebijakan fiskal dan moniter

a.       Kebijakan fiskal, adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Menurut salah satu ahli ekonomi Sadono Sukirno menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada pajak dan pengeluaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada.

b.      Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin kestabilan nilai uang, agar tidak terjadi inflasi.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Pengertian Inflasi Dan Cara Menanggulangi Inflasi

Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari tingkat harga untuk naik secara umum dan terus menerus.

Cara Penaggulangan Inflasi

1.            Menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar

Dengan pendekatan gradual kebijakan yang ditempuh adalah dengan sedikit pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran. (M. Suparmoko, 1991: 199)

2.            Mengurangi jumlah uang yang beredar

Cara penaggulangan inflasi yang kedua yaitu dengan pendekatan secara drastic dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar akan menciptakan suatu resesi yang hebat dan inflasi akan menurun sedikit saja. Hal ini terjadi karena penurunan kesempatan kerja yang drastic yang membarengi turunnya laju inflasi, justru akan menyebabkan tingkat upah meningkat. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran, maka upah untuk golongan pekerja yang memiliki keahlian khusus akan semakin tinggi harganya. (M. Suparmoko, 1991: 199)

Pedekatan ini akan mendorong turunnya tingkat inflasi sehinga jumlah produksi nasional dan tingkat kesempatan tingkat kerja menjadi pulih pada tingkat kesempatan kerja penuh. (M. Suparmoko, 1991: 199)

3.            Kebijakan penghasilan (income policy)

Kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba megurangi kenaikan tingkat upah secara epat. Penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan (persuasion). Misalnya pemerintah dapat mengadakan pengawasan upah dan pengawasan harga (wage and price control), atau pemerintah dapat menghimbau para pimpinan organisasi buruh tersebut. Hanya saja ada bahayanya, apabila kebijakan itu dilaksanakan terlalu lama, sehingga akan terjadi suatu alokasi yang salah dari factor-fktor produksi. (M. Suparmoko, 1991: 200)

4.            Kebijakan Insenif Perpajakan (Tax Incentive Plan)

Pemerintah akan mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah. Cara ini dapat diterima oleh Negara-negara maju, tetapi untuk Negara berkembang belum bisa melakukannya. Hal ini disebabkan tingkat upah di negara-negara berkembang  masih sangat rendah dan sangat tertinggal dengan kenaikan harga barang. (M. Suparmoko, 1991: 200)

Tweet